Tergiur Untung Cepat?
Ini Hukum Investasi Bodong dalam Islam:
Tinjauan Syariah atas Dalil
Al-Qur’an, Hadis, dan Kasus Kegagalan Investasi
Oleh: Muhammad
Saifrizal
A.
Pendahuluan
Investasi pada dasarnya adalah upaya
menanamkan harta pada suatu usaha atau aset dengan harapan memperoleh manfaat
di masa depan. Dalam Islam, harta adalah titipan Allah SWT yang harus dikelola
secara produktif, tidak ditimbun, dan tidak diperoleh dengan cara yang batil.
Karena itu, investasi tidak hanya dinilai dari besarnya keuntungan, tetapi juga
dari kehalalan objek, akad, dan cara pengelolaannya. Di sisi lain, kemudahan
teknologi digital dan keinginan untuk cepat kaya membuat masyarakat, termasuk
umat Islam, rentan terjebak investasi bodong dan ilegal yang menjanjikan untung
besar tanpa risiko. Artikel ini membahas hukum investasi dalam Islam, dalil
Al-Qur'an dan hadis beserta maknanya, larangan-larangannya, serta contoh kasus
kegagalan investasi sebagai bahan pelajaran.
B.
Hukum Investasi dalam Islam
Kaidah fikih menyatakan bahwa hukum asal
dalam muamalah adalah boleh (mubah) selama tidak ada dalil yang
mengharamkannya. Dengan demikian, investasi hukumnya boleh, bahkan dianjurkan,
apabila dilakukan pada bidang yang halal, memakai akad yang sah, dan terhindar
dari unsur yang dilarang. Bentuk kerja sama investasi yang dikenal dalam fikih
muamalah antara lain mudharabah (pemilik modal dan pengelola usaha berbagi
hasil sesuai nisbah yang disepakati) dan musyarakah (para pihak sama-sama
menyertakan modal dan usaha). Dalam praktik modern, wujudnya berupa saham
syariah, sukuk, reksa dana syariah, emas, properti, dan usaha produktif. Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan pedoman,
di antaranya Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, Fatwa
No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, dan Fatwa No.
80/DSN-MUI/III/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam perdagangan efek
bersifat ekuitas. Prinsip utamanya adalah bagi untung dan bagi rugi sesuai
kesepakatan, bukan keuntungan pasti tanpa risiko.
C.
Fenomena Investasi Bodong dan Ilegal
Investasi bodong adalah penawaran investasi
yang tidak memiliki izin usaha, tidak memiliki kegiatan usaha yang jelas, atau
menjalankan skema yang tidak masuk akal, misalnya skema Ponzi, yaitu membayar
keuntungan anggota lama dengan uang anggota baru. Di Indonesia, penanganannya
dikoordinasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satgas Pemberantasan
Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), yang sebelumnya dikenal sebagai
Satgas Waspada Investasi. Ciri-cirinya antara lain menjanjikan imbal hasil
sangat tinggi dan tetap dalam waktu singkat, mengklaim bebas risiko, tidak
berizin dari OJK atau Bappebti, mengandalkan perekrutan anggota baru, memakai
testimoni dan gaya hidup mewah sebagai daya tarik, serta sering menempelkan
label “syariah” atau tokoh agama tanpa pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang
sah. Masyarakat dianjurkan menerapkan prinsip “2L”, yaitu legal (izin jelas) dan
logis (imbal hasil masuk akal).















