19 November 2026

Bagaimana hukum investasi bodong dalam Islam? Dalil Al-Qur’an dan hadis, larangan riba, gharar, dan maysir, serta contoh kasusnya.

 


Tergiur Untung Cepat? Ini Hukum Investasi Bodong dalam Islam:
Tinjauan Syariah atas Dalil Al-Qur’an, Hadis, dan Kasus Kegagalan Investasi

 

Oleh: Muhammad Saifrizal

 

A. Pendahuluan

Investasi pada dasarnya adalah upaya menanamkan harta pada suatu usaha atau aset dengan harapan memperoleh manfaat di masa depan. Dalam Islam, harta adalah titipan Allah SWT yang harus dikelola secara produktif, tidak ditimbun, dan tidak diperoleh dengan cara yang batil. Karena itu, investasi tidak hanya dinilai dari besarnya keuntungan, tetapi juga dari kehalalan objek, akad, dan cara pengelolaannya. Di sisi lain, kemudahan teknologi digital dan keinginan untuk cepat kaya membuat masyarakat, termasuk umat Islam, rentan terjebak investasi bodong dan ilegal yang menjanjikan untung besar tanpa risiko. Artikel ini membahas hukum investasi dalam Islam, dalil Al-Qur'an dan hadis beserta maknanya, larangan-larangannya, serta contoh kasus kegagalan investasi sebagai bahan pelajaran.

B. Hukum Investasi dalam Islam

Kaidah fikih menyatakan bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh (mubah) selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dengan demikian, investasi hukumnya boleh, bahkan dianjurkan, apabila dilakukan pada bidang yang halal, memakai akad yang sah, dan terhindar dari unsur yang dilarang. Bentuk kerja sama investasi yang dikenal dalam fikih muamalah antara lain mudharabah (pemilik modal dan pengelola usaha berbagi hasil sesuai nisbah yang disepakati) dan musyarakah (para pihak sama-sama menyertakan modal dan usaha). Dalam praktik modern, wujudnya berupa saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, emas, properti, dan usaha produktif. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan pedoman, di antaranya Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, dan Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam perdagangan efek bersifat ekuitas. Prinsip utamanya adalah bagi untung dan bagi rugi sesuai kesepakatan, bukan keuntungan pasti tanpa risiko.

C. Fenomena Investasi Bodong dan Ilegal

Investasi bodong adalah penawaran investasi yang tidak memiliki izin usaha, tidak memiliki kegiatan usaha yang jelas, atau menjalankan skema yang tidak masuk akal, misalnya skema Ponzi, yaitu membayar keuntungan anggota lama dengan uang anggota baru. Di Indonesia, penanganannya dikoordinasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), yang sebelumnya dikenal sebagai Satgas Waspada Investasi. Ciri-cirinya antara lain menjanjikan imbal hasil sangat tinggi dan tetap dalam waktu singkat, mengklaim bebas risiko, tidak berizin dari OJK atau Bappebti, mengandalkan perekrutan anggota baru, memakai testimoni dan gaya hidup mewah sebagai daya tarik, serta sering menempelkan label “syariah” atau tokoh agama tanpa pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang sah. Masyarakat dianjurkan menerapkan prinsip “2L”, yaitu legal (izin jelas) dan logis (imbal hasil masuk akal).


D. Dalil Al-Qur'an dan Hadis beserta Maknanya

1. Dalil dari Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah [2]: 275. Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Makna ayat ini, usaha dan perdagangan yang nyata dan menghasilkan keuntungan secara wajar adalah halal, sedangkan tambahan yang dipastikan di awal atas pinjaman tanpa usaha riil adalah riba. Banyak investasi bodong menjanjikan “bunga” tetap bulanan yang hakikatnya serupa riba.

QS. An-Nisa [4]: 29. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.” Ayat ini menjadi dasar bahwa harta harus diperoleh melalui transaksi yang jujur dan didasari kerelaan. Dalam investasi bodong, kerelaan korban lahir dari informasi palsu sehingga harta yang dihimpun termasuk harta yang diambil dengan cara batil. Prinsip serupa ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 188. Adapun QS. Al-Ma'idah [5]: 90 menggolongkan judi (maysir) sebagai perbuatan keji dari godaan setan, sehingga spekulasi murni berkedok “trading” tidak dibenarkan. Sementara itu, QS. Al-Hasyr [59]: 7 mengingatkan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya, yang menuntut investasi mendatangkan manfaat luas, bukan sekadar memperkaya segelintir pengelola.

2. Dalil dari Hadis

Larangan menipu. Rasulullah SAW bersabda (HR. Muslim):

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: “Barang siapa menipu kami, maka ia bukan dari golongan kami.” Hadis ini menunjukkan beratnya dosa penipuan dalam bermuamalah. Penyelenggara yang menyembunyikan kondisi usaha atau menjanjikan keuntungan palsu termasuk dalam ancaman ini.

Larangan gharar. Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli hashah (kerikil) dan jual beli gharar (HR. Muslim no. 1513). Gharar berarti ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan pada objek maupun hasil transaksi. Menanam dana pada usaha yang tidak jelas wujudnya, tidak transparan, dan tidak dapat diverifikasi termasuk dalam makna gharar.

Laknat atas riba. Jabir RA berkata bahwa Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberinya, penulisnya, dan dua saksinya, lalu bersabda bahwa mereka semua sama (HR. Muslim no. 1598). Hadis ini menunjukkan bahwa semua pihak yang terlibat, baik penghimpun maupun penyetor dana pada skema ribawi, ikut menanggung dosa.

Larangan membahayakan orang lain. Rasulullah SAW bersabda: “Lā ḍarara wa lā ḍirār”, yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain (HR. Ibnu Majah no. 2341). Menyetorkan seluruh tabungan pada skema yang tidak masuk akal membahayakan diri, sedangkan mengajak orang lain bergabung membahayakan orang lain.

Pertanggungjawaban harta. Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang hamba tidak beranjak pada hari kiamat sebelum ditanya tentang hartanya, dari mana ia memperolehnya dan untuk apa ia membelanjakannya (HR. At-Tirmidzi no. 2417). Artinya, kehalalan sumber dan penggunaan harta termasuk dalam investasi yang akan dipertanggungjawabkan.

E. Larangan dalam Investasi Islam

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para ulama merumuskan unsur-unsur yang membuat sebuah investasi menjadi terlarang, yaitu:

•     Riba, yakni tambahan keuntungan yang ditetapkan pasti di awal atas pinjaman atau penyertaan dana tanpa risiko usaha.

•     Gharar, yakni ketidakjelasan objek usaha, akad, maupun besaran hasil yang menimbulkan sengketa dan kerugian.

•     Maysir, yakni spekulasi atau untung-untungan yang menyerupai judi, termasuk opsi biner dan permainan angka yang dibungkus istilah investasi.

•     Tadlis atau penipuan, yakni memberikan informasi palsu tentang usaha, izin, dan keuntungan, termasuk memakai label syariah secara menyesatkan.

•     Objek haram, yakni menanam modal pada usaha yang bergerak di bidang haram seperti minuman keras, perjudian, dan produk haram lainnya.

•     Kezaliman, yakni skema yang menguntungkan sebagian orang dengan merugikan orang lain, misalnya skema Ponzi dan piramida.

F. Contoh Kasus Kegagalan Investasi

Pandawa Group (2017). Pandawa Group yang berbasis di Depok, Jawa Barat, menghimpun dana masyarakat dengan menjanjikan imbal hasil tetap yang sangat tinggi, dilaporkan sekitar 10 persen per bulan. Kegiatan ini diketahui tidak berizin, sementara pengelolanya memanfaatkan citra religius untuk membangun kepercayaan. Perkara ini berakhir dengan penghentian kegiatan oleh Satgas Waspada Investasi, penyidikan pidana, dan penjatuhan hukuman penjara kepada pimpinannya, sedangkan ribuan anggota kehilangan dana. Kasus ini menunjukkan bahwa label dan simbol keagamaan bukan jaminan kehalalan suatu investasi.

Binomo dan Quotex (2022). Binomo dan Quotex adalah platform perdagangan opsi biner yang mengharuskan pengguna menebak naik atau turunnya harga dalam waktu singkat. Mekanisme ini bersifat untung-untungan sehingga mengandung unsur maysir dan gharar. Para afiliator populer yang mempromosikan platform tersebut, yaitu Indra Kesuma (Indra Kenz) dan Doni Salmanan, diproses secara pidana dan dijatuhi hukuman penjara karena penipuan dan penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen. Kasus ini memperlihatkan bahaya promosi gaya hidup mewah sebagai alat memikat korban.

KSP Indosurya (2020). Koperasi Simpan Pinjam Indosurya mengalami gagal bayar kepada para anggotanya pada 2020. Nilai dana yang bermasalah dilaporkan mencapai puluhan triliun rupiah. Koperasi ini menawarkan produk simpanan berimbal hasil tinggi sehingga menarik banyak penyimpan, namun kemudian tidak mampu memenuhi kewajiban penarikan dana. Kasus ini menjadi pelajaran bahwa badan hukum yang tampak resmi pun tetap harus diteliti izin, jenis kegiatan, dan kewajarannya.

Dari ketiga kasus tersebut tampak pola yang sama: imbal hasil tidak wajar, usaha tidak transparan, dan korban terpikat oleh tokoh, simbol, atau gaya hidup. Dalam kacamata syariat, pola ini mengandung unsur riba, gharar, maysir, dan tadlis sekaligus.

G. Dampak dan Upaya Pencegahan

Investasi bodong menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat materi. Korban dapat kehilangan tabungan, dana pendidikan, atau hasil penjualan aset, sebagian terlilit utang, dan hubungan keluarga serta pertemanan rusak karena banyak korban mengajak kerabatnya sendiri. Dari sudut pandang syariat, penghimpun dana wajib mengembalikan harta yang diambil dengan cara batil, sedangkan pihak yang telanjur mengajak orang lain tanpa memahami hakikat skemanya perlu segera berhenti dan membantu menyelesaikan persoalan. Di tingkat masyarakat, kasus semacam ini juga menurunkan kepercayaan terhadap lembaga keuangan yang sah, termasuk yang berprinsip syariah. Beberapa langkah yang dapat dilakukan sebelum berinvestasi adalah sebagai berikut:

•     Periksa legalitas. Pastikan perusahaan dan produknya terdaftar atau berizin dari OJK, Bappebti, atau otoritas terkait melalui kanal resmi, misalnya layanan konsumen OJK di nomor 157.

•     Pahami usaha dan akadnya. Tanyakan dengan jelas usaha apa yang dibiayai, siapa pengelolanya, bagaimana pembagian hasil, dan bagaimana risiko ditanggung.

•     Pastikan klaim syariah. Periksa adanya Dewan Pengawas Syariah dan kesesuaian produk dengan fatwa DSN-MUI, bukan sekadar nama atau tampilan islami.

•     Waspadai imbal hasil tidak wajar. Keuntungan besar dan pasti dalam waktu singkat hampir selalu berarti risiko besar atau penipuan.

•     Gunakan dana yang tepat. Jangan memakai dana kebutuhan pokok atau utang, dan lakukan diversifikasi agar tidak membahayakan diri sendiri dan keluarga.

•     Belajar dan bertanya. Tingkatkan literasi keuangan dan konsultasikan dengan ahli keuangan syariah serta ulama yang kompeten sebelum mengambil keputusan.

H. Kesimpulan

Investasi dalam Islam hukumnya boleh dan dianjurkan selama objeknya halal, akadnya jelas, dilakukan secara transparan, dan terbebas dari riba, gharar, maysir, penipuan, serta kezaliman. Al-Qur'an dan hadis menegaskan bahwa harta harus diperoleh melalui perniagaan yang jujur dan atas dasar kerelaan, serta akan dimintai pertanggungjawaban. Fenomena investasi bodong dan ilegal bertentangan dengan prinsip tersebut dan terbukti merugikan banyak orang, sebagaimana tampak pada berbagai kasus yang pernah terjadi. Oleh karena itu, umat Islam perlu berhati-hati, memeriksa legalitas dan kewajaran sebelum berinvestasi, menyesuaikan pilihan dengan prinsip syariah melalui lembaga berizin dan diawasi Dewan Pengawas Syariah, serta tidak tergiur imbal hasil tinggi tanpa risiko. Pemahaman agama dan literasi keuangan yang baik akan menjaga harta tetap halal, berkah, dan aman.

Referensi

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementerian Agama Republik Indonesia.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. Sunan at-Tirmidzi. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.

Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr.

Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid. Sunan Ibnu Majah. Beirut: Dar al-Fikr.

Karim, Adiwarman A. 2010. Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Muslim bin al-Hajjaj. Shahih Muslim. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi.

Otoritas Jasa Keuangan. Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) dan Satgas Waspada Investasi. https://sikapiuangmu.ojk.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar